Tolak mentah-mentah BoP, Netanyahu tetap ingin caplok Gaza

  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menolak ketentuan-ketentuan utama dalam peta jalan yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) untuk tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Ia bersikeras bahwa Israel tidak akan menghentikan operasi militer maupun menarik diri dari wilayah-wilayah yang saat ini dikuasainya di dalam Jalur Gaza.

Sikap ini muncul di tengah penegasan kembali komitmen Hamas terhadap kesepakatan yang diumumkan pekan lalu, serta pernyataan kelompok tersebut bahwa mereka sedang menunggu tanggapan resmi dari Dewan Perdamaian dan pihak mediator terkait pelaksanaannya.

Menurut harian Israel Israel Hayom, Netanyahu menyampaikan sikapnya dalam pertemuan hari Senin dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov.

"Israel tidak akan menarik diri dari posisi-posisi yang dikuasainya di Gaza, dan tidak akan melakukan gencatan senjata," ujar Netanyahu kepada Mladenov, sebagaimana dilaporkan.

Perdana Menteri Israel itu juga menyatakan bahwa Hamas terus membangun kembali kemampuan militernya sehingga tetap menjadi ancaman.

Berdasarkan laporan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyampaikan keberatan Netanyahu mengenai peta jalan Dewan Perdamaian itu kepada pihak Dewan maupun tim Presiden AS Donald Trump.

Presiden AS Donald Trump (tengah) mengangkat palu saat pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa militer Israel telah menetapkan tiga "garis merah" terkait kerangka kerja yang diusulkan tersebut; garis-garis merah ini diperkirakan akan dipaparkan oleh para pejabat tinggi militer kepada Kepala Staf Eyal Zamir sebelum diajukan kepada pimpinan politik.

Menurut KAN, pihak militer menuntut kebebasan operasional penuh untuk melakukan tindakan militer di mana pun di Gaza. Selain itu kendali berkelanjutan Israel atas persenjataan di dalam Jalur Gaza. Terakhir, tidak adanya penarikan pasukan Israel kecuali jika Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya.

Perpecahan politik di dalam Israel juga mencuat setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman Orit Strock mendesak Netanyahu untuk mencegah pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang direncanakan dalam kerangka kerja Board of Peace.

Dalam sebuah surat kepada perdana menteri, kedua menteri tersebut menyerukan pertemuan darurat Kabinet Keamanan dan menuntut agar pelaksanaan pengerahan ISF ditangguhkan.

Mereka berargumen bahwa keputusan untuk menyetujui pasukan tersebut didasarkan pada "informasi yang keliru" dan mengklaim bahwa peta jalan Board of Peace bertentangan dengan tujuan Israel untuk melucuti senjata Hamas.

ISF disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel pekan lalu sebagai bagian dari kerangka kerja lebih luas yang diusulkan dalam rencana Gaza Presiden Trump. Pasukan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu dari empat badan yang mengawasi Gaza selama masa transisi yang digariskan dalam tahap kedua kesepakatan tersebut.

Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

Pemimpin oposisi Yair Lapid menantang klaim para menteri tersebut, dengan menuntut mereka mengungkap siapa yang diduga telah menyesatkan kabinet selama pembahasan mengenai usulan itu.

Sementara itu, Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada kesepahaman yang telah dicapai terkait pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata.

"Hamas dan faksi-faksi Palestina tetap berkomitmen pada apa yang telah disepakati mengenai pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata, termasuk kewajiban semua pihak," ujar seorang sumber senior Hamas.

Kelompok tersebut menambahkan bahwa mereka sedang menunggu "tanggapan yang jelas dan resmi" dari utusan *Board of Peace*, Nickolay Mladenov, dan pihak mediator mengenai langkah-langkah selanjutnya.

Jumat lalu, Board of Peace dan Presiden Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk melanjutkan tahap kedua gencatan senjata, seraya menyatakan bahwa Hamas telah menerima peta jalan pelaksanaan yang terperinci.

Terlepas dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung, pasukan pendudukan Israel terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

Palestine Chronicle melaporkan, pada Senin malam, serangan udara Israel menyasar sebuah kendaraan sipil di kawasan Sheikh Ajlin, sebelah barat daya Kota Gaza, yang menewaskan dua warga Palestina, menurut sumber medis.

Serangan tersebut terjadi tak lama setelah Mladenov dan penasihat Dewan Perdamaian, Aryeh Lightstone, dilaporkan mendesak Netanyahu untuk menghentikan serangan Israel sesuai dengan peta jalan yang diusulkan.

Warga Palestina menyaksikan serangan udara Israel di Jalur Gaza, 28 Juli 2026. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan setidaknya empat orang syahid dalam serangan Israel di berbagai wilayah tersebut pada 28 Juli 2026. - (EPA/MOHAMMED SABER)

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025 telah menewaskan 1.250 warga Palestina dan melukai 4.110 lainnya.

Sejak Oktober 2023, genosida yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.